Sungguh memprihatinkan. Gambaran tentang kerusakan gedung-gedung sekolah dasar di berbagai daerah di Jawa Tengah, disampaikan oleh anggota DPRD Muh Zen Adv. Ia menyitir pernyataan Mendiknas M Nuh bahwa Jateng merupakan provinsi dengan persentase kerusakan gedung SD terbanyak se-Sumatera, Jawa, dan Bali, yakni sebesar 24 persen. Aneka ilustrasi kondisi belajar-mengajar yang menyedihkan diketengahkan koran ini, Minggu lalu. Banyak sisi ketidaklayakan fisik secara kasat mata!
Memang, temuan-temuan dari hasil pencacahan tahun 2010 itu tak lepas dari bencana erupsi Gunung Merapi akhir tahun lalu yang meliputi tiga daerah yakni Magelang, Klaten, dan Boyolali. Barang tentu bencana tersebut menambah daftar gedung SD rusak, yang kini berlanjut dengan terpaan banjir lahar dingin. Namun inti masalahnya, bagaimana kondisi yang sering berulang itu bisa dicarikan pemecahan tepat, sehingga keberpihakan nyata benar-benar dirasakan oleh masyarakat dan dunia pendidikan kita.
Kondisi ini tentu tidak bisa menunggu berlama-lama. Kondisi ketidaklayakan yang dihadapi oleh para siswa dalam menjalani proses pendidikannya merupakan realitas tentang ketidakmerataan sarana-prasarana pendidikan. Gangguan psikologis pastilah ada. Pemerintah juga tidak boleh sekadar mengalkulasi data, bahwa di samping temuan-temuan kerusakan tersebut masih lebih banyak gedung sekolah yang layak. Persoalannya bukan angka, melainkan fakta banyaknya gedung SD tidak layak di sejumlah daerah.
Jika pendidikan disepakati sebagai basis utama pembangunan sumberdaya manusia, keberpihakan itu tidak boleh menyisakan celah kelemahan dalam jaminan ketersediaan sarana-prasarana. Konsep ujian nasional (UN) yang menyetarakan kemampuan siswa secara nasional secara tersurat menuntut kesiapan pemenuhan pemerataan infrastruktur dan SDM penunjangnya. Kalau yang dasar-dasar saja masih terbaikan, yang terbukti dari fakta kerusakan gedung-gedung itu, bagaimana berbicara tentang kesetaraan dan pemerataan?
Kita sepakat dengan Muh Zen, pemerintah daerah mestinya merupakan level pemerintahan yang paling tahu mengenai detail kondisi sarana-prasarana pendidikan di wilayahnya. Detail ini sangat terkait dengan pendanaan, baik dari dana alokasi khusus, dana alokasi umum, bantuan operasional sekolah, maupun bantuan keuangan dari pemerintah provinsi. Bukankah kita juga berhak membandingkannya dengan ”keberpihakan” DPR terhadap anggaran triliunan rupiah untuk rencana pembangunan gedung baru?
Bila mengadopsi tagline ”Bali Ndesa Mbangun Desa”-nya Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, spirit untuk fokus membangun infrastruktur dan SDM di bidang pendidikan mestinya dicurahkan. Jangan hanya menunggu ”uluran” dari pusat — terutama dengan realitas gedung-gedung rusak itu — , karena yang dibutuhkan adalah sikap proaktif. Kalkulasi anggaran pendidikan yang 20 persen, atau keberpihakan mengenai pendidikan nasional, pendidikan karakter, dan sebagainya, jangan hanya menjadi jargon di awang-awang.
[sumber:http://suaramerdeka.com]
0 komentar:
Posting Komentar